Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto punya gaya berbeda dibandingkan Presiden ketujuh Joko Widodo dalam menyikapi kasus korupsi. Burhanuddin mengatakan, Prabowo merupakan sosok yang lebih blak-blakan dalam proses penegakan hukum, terutama dalam kasus korupsi.
"Kalau Pak Prabowo kan ‘tokleh’ gitu, kalau bahasa Jawa itu apa ya, apa adanya, ‘yuk’, gitu, blak-blakan lah,” ujar Burhanuddin dalam program Gaspol! Kompas.com, Jumat (14/3/2025).
Sementara, Burhanuddin menilai Jokowi justru lebih kalem dibandingkan penerusnya saat menemui kasus korupsi.
Sebagai rakyat kecil ikut menanggapi ungkapan Jaksa Agung ST Burhanuddin tersebut begini: Sebagai masyarakat, tanggapan terhadap pernyataan Jaksa Agung ini bisa beragam, tergantung sudut pandang masing-masing.
Beberapa kemungkinan respons yang pas adalah:
1. Optimistis dan Mendukung, Jika memang Prabowo lebih blak-blakan dalam penegakan hukum, tentu masyarakat berharap ada gebrakan nyata dalam pemberantasan korupsi. Tidak sekadar retorika, tetapi benar-benar menindak para koruptor tanpa pandang bulu.
2. Skeptis dan Menunggu Bukti, Janji dan pernyataan tegas soal korupsi sering kali disampaikan di awal pemerintahan, tetapi realisasinya tidak selalu sesuai harapan. Masyarakat bisa bersikap menunggu dan melihat apakah benar ada perubahan signifikan dalam pemberantasan korupsi di era Prabowo.
3. Kritik Konstruktif, Blak-blakan saja tidak cukup tanpa tindakan nyata. Masyarakat bisa meminta agar Kejaksaan Agung dan pemerintah membuktikan komitmennya dengan menindak kasus-kasus besar yang selama ini masih menggantung atau seolah dilindungi.
4. Mewaspadai Potensi Politisasi, Harus tetap waspada agar penegakan hukum tidak dijadikan alat politik untuk melemahkan lawan atau melindungi kelompok tertentu. Independensi aparat hukum sangat penting agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Sebagai rakyat biasa, yang terpenting adalah terus mengawasi dan mengkritisi agar penegakan hukum benar-benar berjalan adil dan tidak hanya menjadi wacana. (Penulis: MSar/Anggota LPK Trankonmasi)