Belakangan ini, isu permintaan tunjangan hari raya (THR) oleh organisasi kemasyarakatan (Ormas) kepada pelaku usaha menjadi sorotan publik. Beberapa pihak menilai bahwa praktik ini meresahkan, bahkan seolah-olah semua Ormas melakukan pemaksaan terhadap perusahaan. Namun, dalam melihat persoalan ini, kita harus lebih objektif dan tidak gegabah dalam memberikan label buruk kepada Ormas secara keseluruhan.
Pertama, tidak semua Ormas melakukan tindakan yang dianggap sebagai pemalakan. Ada banyak Ormas yang menjalankan fungsi sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan dengan baik tanpa harus meminta-minta kepada pelaku usaha. Jika ada individu atau kelompok dalam Ormas yang bertindak di luar batas, maka itu adalah oknum, bukan representasi Ormas secara keseluruhan. Menggeneralisasi seluruh Ormas sebagai biang kerok permasalahan justru tidak adil dan berpotensi merusak citra organisasi yang memiliki kontribusi positif bagi masyarakat.
Kedua, fenomena THR ini kerap dibesar-besarkan, seolah-olah menjadi ancaman utama bagi dunia usaha. Padahal, masalah yang jauh lebih besar dan berdampak sistemik seperti korupsi justru sering kali tidak mendapat perhatian yang setara. Kita bisa bertanya, mengapa praktik korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah tidak mendapatkan reaksi yang sama besarnya? Kenapa kasus yang dilakukan oknum Ormas lebih mudah menjadi bahan kecaman dibandingkan perilaku koruptif yang jelas-jelas merugikan rakyat kecil?
Ketiga, jika memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Ormas, maka penegakan hukumlah yang harus berbicara. Jangan sampai wacana ini justru menjadi alat untuk menyudutkan Ormas yang pada dasarnya juga memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Apalagi, di banyak daerah, Ormas juga sering kali menjadi garda terdepan dalam membantu warga yang membutuhkan, terutama dalam situasi darurat.
Oleh karena itu, kita perlu bersikap bijak dalam menyikapi persoalan ini. Jangan sampai opini yang berkembang justru menjadi alat untuk mendiskreditkan Ormas secara keseluruhan, sementara masalah yang lebih besar seperti korupsi dan ketidakadilan ekonomi justru luput dari perhatian. Mari kita lihat permasalahan ini secara proporsional dan tetap mengedepankan prinsip keadilan dalam menilai segala sesuatu. Salam Nalar, Akal waras.
Penulis : Muhamad Sarman.