Belakangan ini, muncul berbagai pemberitaan yang menyoroti organisasi masyarakat (ormas) dan LSM yang diduga meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada perusahaan. Narasi yang berkembang seolah-olah hanya oknum dari kelompok ini yang melakukan praktik tersebut. Namun, jika kita berpikir lebih luas dan realistis, benarkah hanya ormas yang melakukan hal ini?
Dalam praktiknya, permintaan THR tidak selalu datang dari ormas atau LSM saja. Lembaga atau instansi yang memiliki hubungan erat dengan perusahaan juga bisa terlibat dalam praktik serupa. Misalnya, ada dugaan bahwa oknum di instansi tertentu yang sering berurusan dengan perusahaan—baik dari sektor perizinan, pengawasan, atau pelayanan publik—juga ikut ‘memanfaatkan momen’ menjelang hari raya.
Jika kita ingin memberantas praktik ini secara adil, maka tidak bisa hanya menyudutkan satu kelompok saja. Pemerintah, masyarakat, dan media perlu mengedepankan transparansi dan menyoroti semua pihak yang terlibat dalam kebiasaan ini. Jika memang ada pelanggaran hukum atau etika, siapapun yang terlibat harus mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Persoalannya, apakah ada keberanian dari pihak perusahaan untuk menolak permintaan THR yang datang dari oknum instansi yang keberadaannya sangat vital bagi perusahaan? Ini menjadi dilema besar, karena sering kali perusahaan terjebak dalam situasi di mana menolak bisa berisiko mengganggu kelancaran operasional mereka. Inilah yang menyebabkan praktik ini terus berlangsung, karena ada ketimpangan kekuasaan yang sulit dihindari.
Yang lebih penting, perusahaan juga harus berani menolak permintaan yang tidak sesuai prosedur dan melaporkannya jika ada unsur pemaksaan. Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap perusahaan sudah mengatur mekanisme pemberian THR kepada karyawan, bukan kepada pihak-pihak eksternal yang tidak berhak.
Momen hari raya seharusnya menjadi ajang untuk meningkatkan solidaritas sosial, bukan kesempatan untuk membebani perusahaan dengan kewajiban di luar ketentuan yang ada. Oleh karena itu, mari bersama-sama membangun budaya yang lebih sehat dan transparan dalam hubungan antara perusahaan, lembaga, dan masyarakat. Penulis : Muhamad Sarman