Judulnya tulisan ini sebuah Pertanyaan yang menarik untuk di bahas, karena membandingkan dua jenis kejahatan, yaitu korupsi oleh oknum pejabat dan pemalakan oleh oknum ormas terhadap pengusaha. Mari kita bahas secara sederhana agar masyarakat lebih memahami.
1. Korupsi oknum Pejabat: Sembunyi-sembunyi, Tapi Dampaknya Besar
Korupsi dilakukan secara diam-diam karena melibatkan manipulasi dokumen, penggelembungan anggaran, dan penyalahgunaan wewenang. Koruptor biasanya menyamarkan kejahatan mereka dengan administrasi yang rapi, rekening ganda, atau melalui jaringan mafia birokrasi. Karena sifatnya yang sistematis dan sulit dideteksi, korupsi merugikan negara dalam jumlah besar dan membuat harga kebutuhan pokok naik.
Contoh: Anggaran bansos yang dikorupsi membuat bantuan tidak sampai ke rakyat miskin.
Pungutan liar dalam perizinan usaha menaikkan biaya produksi, yang akhirnya dibebankan ke harga barang.
2. Premanisme Oknum Ormas: Terbuka, Tapi Langsung Mengganggu Produksi
Berbeda dengan korupsi yang sembunyi-sembunyi, pemalakan oleh oknum ormas dilakukan terang-terangan, sering kali dengan ancaman atau intimidasi. Pengusaha terpaksa membayar demi keamanan usaha mereka. Ini terjadi karena ada pembiaran atau bahkan perlindungan dari pihak tertentu.
Contoh: Pabrik minyak goreng dipalak dengan alasan "uang keamanan", jika tidak, buruhnya diganggu atau distribusinya dihambat.
Pedagang kaki lima dipaksa membayar iuran ke oknum ormas agar bisa berjualan di lokasi tertentu.
3. Mengapa Pengusaha Mau Dipalak?
Ada beberapa alasan: Takut usahanya terganggu oleh aksi premanisme.
Tidak ingin berurusan dengan hukum atau bentrokan fisik.
Tidak percaya aparat bisa melindungi mereka.
Sebagai perbandingan, pejabat yang korup tidak bisa begitu saja dipalak oleh oknum ormas karena mereka bekerja di balik meja dengan sistem yang lebih tertutup. Sementara itu, pengusaha beroperasi di lapangan, di mana ancaman fisik lebih nyata.
Pertanyaannya, Mana yang Harus Diberantas Duluan?
Keduanya sama-sama merugikan masyarakat. Namun, korupsi lebih berbahaya karena menciptakan ketimpangan sistemik dan memiskinkan rakyat secara luas. Sedangkan premanisme ormas lebih terasa secara langsung oleh pengusaha dan pekerja, tetapi biasanya hanya berdampak di lingkup industri tertentu.
Jika korupsi diberantas, ekonomi akan lebih sehat, harga barang lebih stabil, dan pemerintah punya dana cukup untuk menindak premanisme. Namun, jika premanisme dibiarkan, dunia usaha menjadi tidak kondusif dan rakyat tetap sengsara. Jadi, solusinya bukan memilih salah satu, tetapi menindak tegas keduanya.
Masyarakat harus memahami bahwa baik korupsi maupun premanisme terjadi karena lemahnya penegakan hukum dan adanya budaya takut melawan ketidakadilan. Jika dibiarkan, keduanya akan terus tumbuh subur.
(Editor : M sar)